PPP Akan Ajukan Usul Inisiatif untuk Revisi UU Ormas



Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan mengajukan usul inisitif revisi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan hasil pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2017. Tujuannya, untuk memperbaiki kekurangan yang terdapat dalam UU tersebut.

"PPP akan mengajukan usulan revisi terhadap UU Ormas, menjadi usul inisiatif DPR dan dimasukkan ke Program Legislasi Nasional 2018 pada masa sidang pertama," kata Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi di Jakarta, Minggu 29 Oktober 2017.

Menurut dia, ada sejumlah hal yang masih bisa diperdebatkan dalam UU Ormas, antara lain peran pengadilan karena jangan sampai peran pengadilan dihapuskan dari UU Ormas.

Dia mengatakan walaupun asas hukum administrasi pemerintahan berlaku, kalau tidak dieksplisitkan dalam norma UU, maka dikhawatirkan akan menjadi pasal karet.

"Hal itu karena seolah-olah pengadilan tidak memiliki wewenang. Padahal, pengadilan adalah tempat bagi masyarakat untuk mencari keadilan," ujar Baidowi seperti dikutip Antara.


Anggota Komisi II DPR RI itu menilai ada sejumlah pasal yang hilang, misalnya lembaga yang dibubarkan pemerintah karena dianggap bertentangan dengan Pancasila, bisa menggugat di pengadilan. Sedangkan sebelumnya, bila pemerintah hendak membubarkan sebuah organisasi, harus sesuai dengan keputusan pengadilan.

"Hal lain adalah terkait dengan hukuman, apakah pelanggar akan mendapat hukuman seberat yang diatur dalam UU Ormas atau tidak," katanya.

Lembaga Penafsir Pancasila

Baidowi menjelaskan alasan lain mengapa PPP berniat untuk mengajukan usulan revisi UU Ormas adalah terkait Lembaga Penafsir Pancasila, karena siapakah yang berhak memvonis seseorang atau lembaga bertentangan dengan Pancasila. 


Dia mengatakan saat ini mandat diberikan secara penuh kepada pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri), lalu bagaimana jika Mendagri tiba-tiba berganti. 

"Bagaimana apabila Mendagri tiba-tiba diganti, apakah tidak menimbulkan masalah," ujarnya.
Dia menegaskan bahwa PPP ingin ada penegasan terhadap paham-paham yang dianggap bertentangan dengan Pancasila, dan di sisi lain pemerintah juga siap apabila UU Ormas hasil pengesahan Perppu Ormas dilakukan revisi.


Agen BandarQ

***CARI POKER ONLINE  DAN SITUS POKER ONLINE TERPERCAYA***

BIG PROMO !!
* Bonus Rolinggan : 0,3%
* Bonus Referal : 15%

Hanya di POLOQQ BANYAK KEJUTAN-KEJUTAN  !!
yang Menantikan anda !!!!!

Dengan Fasilitas Mewah :
- Cs yang cantik siap Membantu 24 Jam
- Bonus Refferal 15% Perbulan
- WD Tanpa Batas
- 100% Bebas dari BOT
- Kemudahan Melakukan Transaksi dari 5 Bank Besar
- Ribuan Meja game & Puluhan ribu Real player setiap harinya

Semua Hanya bisa didapatkan di PoloQQ

~~~~++ Minimal Depo dan WD hanya 20 Rb ++~~~~
CONTACT PERSON :

* Facebook : POLO QQ
* BBM : D88F2EF1
* Skype : Polo QQ
* Instagram : PoloQQ777
* Whatsapp : +855967016398
* Line : poloqq777

Segera Daftarkan Dirimu Dan Raih Kemenangan Hingga Jutaan Rupiah!!!
Hanya Di www.poloqq.net

2 komentar:

  1. http://chitchatterus.blogspot.com/2017/10/disebut-surga-dunia-perusak-iman-inilah.html
    http://chitchatterus.blogspot.com/2017/10/terjerat-kasus-narkoba-gadis-ini-ngaku.html
    http://chitchatterus.blogspot.com/2017/10/astaga-pelatih-renang-ini-tega-gituin.html

    BalasHapus
  2. https://pelanginewsblog.blogspot.com/2017/11/apa-kabar-ahok.html
    https://pelanginewsblog.blogspot.com/2017/11/nama-dan-logo-alexis-dicopot.html
    https://pelanginewsblog.blogspot.com/2017/10/puas-raih-orgasme-orang-dari-negara-ini.html
    https://pelanginewsblog.blogspot.com/2017/11/jenguk-ahok-di-mako-brimob-ahy-cerita.html
    https://pelanginewsblog.blogspot.com/2017/11/sambut-gubernur-baru-foto-ahok.html

    BalasHapus

Diberdayakan oleh Blogger.